NgélMu – aNgél sadurungé keteMu

Proyek Nekat, Proyek Merugi

Posted by EG Giwangkara S pada Rabu, 27 Desember 2006

SINDO, News Liputan Eksklusif
Senin, 25/12/2006

SPBUNontimbal, kembali menyeruak sepekan terakhir.Pangkal soalnya,Pertamina memproduksi bensin nontimbal sekalipun belum ada komitmen penggantian biaya produksi oleh Menteri Keuangan.

Memang, pada akhir 2002 telah disusun rancangan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, dan Menteri Lingkungan Hidup) tentang persyaratan kualitas bahan bakar jenis bensin dan minyak solar untuk pemasaran dalam negeri. Belakangan, Departemen Keuangan (Depkeu),yang saat itu dipimpin Boediono,ngotot tidak menandatangani rancangan SKB tersebut.

Pemicunya adalah masalah penghapusan TEL (Tetra Ethyl Lead) yang terkait dengan besaran subsidi BBM. Akhirnya, karena kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas,kebutuhan bensin nontimbal hanya mengandalkan produksi kilang minyak Pertamina di Balongan, Jawa Barat, yang diproduksi sejak 2001. Total kapasitas produksi bensin nontimbal di kilang ini mencapai 3 juta kiloliter (kl) per tahun.

Selain mengandalkan kilang Balongan, suplai bensin nontimbal juga didatangkan dari impor sebanyak 5 juta kl per tahun. Namun, jumlah bensin nontimbal itu tetap saja masih jauh dari mencukupi kebutuhan bensin dalam negeri, baik timbal maupun nontimbal yang mencapai 17 juta kl per tahun. Dalam situasi ini,Pertamina masih memiliki empat kilang minyak milik pemerintah yang memproduksi bensin bertimbal sebanyak 9 juta kl bensin per tahun. Keberadaan bensin bertimbal yang diproduksi empat kilang minyak pemerintah itu sempat menuai protes.

Salah satunya dari Komite Pembebasan Bensin Bertimbal (KPBB).Pada Maret 2005, KPBB melayangkan somasi pertama ke Menteri ESDM. Bulan berikutnya,KPBB kembali menyomasi ESDM. Toh, ESDM tetap tak mampu berbuat banyak. Sebenarnya pada Januari 2005, ESDM melalui Dirjen Minyak Dan Gas Bumi (Migas) telah mencoba mengambil terobosan. Salah satunya, penyediaan bensin tanpa timbal itu dengan mengajukan lima alternatif pilihan bagi Pertamina.

Atas tawaran Dirjen Migas itu,Pertamina lebih memilih alternatif kelima, yakni penggunaan octane booster 1,71 ton/ hari dan HOMC (high octane mogas component) 33.000 barel/hari untuk Jawa, Bali, dan Batam dengan total kebutuhan bensin mencapai 8,03 juta kl/tahun.Dalam skenario alternatif itu juga disebutkan, untuk wilayah di luar Jawa, Bali, dan Batam akan digunakan TEL 0,7 cc/USG. Perusahaan itu kemudian menyampaikan pilihannya kepada Menteri BUMN.

Namun,sampai saat ini belum ada jawaban. Begitu pula dengan dukungan teknis dari sisi keuangan,Pertamina juga belum mendapat persetujuan dari Depkeu.Artinya, sampai saat ini,Pertamina masih belum mengantongi izin formalitas resmi dari para regulator, terutama Depkeu,yang dapat dipakai sebagai dasar Pertamina untuk membuat inisiatif kebijakan bensin nontimbal. Tapi tak lama berselang, tepatnya pada Januari 2006 silam, bertiup kasak-kusuk bahwa Pertamina pada Juni 2005 itu sudah mulai mengubah bensin bertimbal menjadi nontimbal di kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah.

Menurut sumber SINDO di Pertamina, kasak-kusuk itu bermula dari pengakuan salah seorang deputi direktur yang mengatakan bahwa Pertamina sudah memproduksi bensin nontimbal di Cilacap. Kasak-kusuk mulai menguat setelah pada kurun waktu 2005, diketahui bahwa terjadi kenaikan impor HOMC sebagai bahan baku bensin nontimbal sekitar 10,8 juta barel.Padahal, impor HOMC pada 2004 itu hanya 6,02 juta barel.“Kenaikanimpor HOMC itu karena dihapuskannya TEL (bahan baku bensin timbal) di kilangCilacapdandit urunkannya injeksi TEL di kilangkilang lain dari 1,8 cc menjadi 0,3 cc per galon,”ujar sumber SINDO.

MasihmenurutsumberS INDO, dengan dihapuskannya injeksi TEL pada kilang minyak Cilacap,maka praktis sebanyak 4,5 juta kl bensin yang diproduksi kilang ini setiap tahunnya itu sudah nontimbal. Sementara untuk penurunan injeksi TEL, lanjut sumber SINDO, bertujuan untuk menambah penggunaan HOMC.Penjelasannya, untuk mencapai octane 88 maka standar injeksi TEL dalam bensin bertimbal itu sebanyak 1,88 cc per galon. Tapi karena injeksi TEL-nya diturunkan menjadi 0,3 cc per galon, standar octane tidak tercapai.Untuk mencapai octane 88 maka ditambahkan HOMC.

“Tujuannya agar impor HOMC itu meningkat,” kata sumber SINDO. Dia melanjutkan, menurunkan injeksi TEL berarti terjadi pembengkakan biaya HOMC.Dia juga mensinyalir, peningkatan penggunaan HOMC akan berimbas pada peningkatan fee yang diterima sejumlah pejabat Pertamina. Sebab,dengan semakin banyak mengimpor HOMC, fee yang bakal dipetik akan bertambah. Lantas, dari mana proyek ini didanai mengingat belum ada persetujuan Menkeu? Dari informasi yang SINDO himpun, pembiayaan dikucurkan dari pos keuntungan Divisi Pengolahan Pertamina.

Tapi yang pasti, proyek nekat Pertamina itu menyebabkan terjadinya inefisiensi biaya Pertamina sampai triliunan rupiah. Sebab, untuk mengubah bensin bertimbal menjadi nontimbal, diperlukan tambahan biaya sekitar Rp1.000/liter bensin bertimbal (hargaHOMCpada2005s ebesar USD62 per barel). Jika produksi kilang UP IV (Cilacap) sekitar 4,5 juta kl per tahun,dibutuhkan tambahan biaya sekitar Rp4,5 triliun.Bila ditambahkan dengan penggunaan HOMC pada kilangkilang lain, total pembiayaan mencapai Rp5,5 triliun.

Rupanya, direksi Pertamina gerah mengetahui bahwa proyek nontimbal di Cilacap bocor. Akhirnya, pada 1 Juli 2006, direksi Pertamina memutuskan untuk mengubah semua bensin bertimbal menjadi nontimbal pada tiga kilang lainnya, yakni kilang Dumai,Plaju, danBalikpapan. Bila ditambahkan dengan kapasitas produksi kilang Cilacap, total proyek bensin yang akan dinontimbalkan mencapai 9 juta kl per tahun. Diperkirakan, proyek ini menguras dana Pertamina hingga Rp10,8 triliun.Asumsinya, untuk mengubah bensin bertimbal menjadi nontimbal itu diperlukan tambahan biaya sebesar Rp1.200 per liter (harga HOMC pada 2006 sekitar USD73 per barel).

Besarnya dana yang harus dikucurkan Pertamina untuk membiayai proyek ini menyebabkan terjadinya penurunan keuntungan pengolahan minyak mentah. Buktinya, dari data profit and loss (PL) masing-masing kilang menunjukkan keuntungan pada 2005 itu sebesar USD 3,08 per barel minyak mentah, maka pada 2006 keuntungan itu turun menjadi USD0,16 per barel minyak mentah. Artinya, terjadi penurunan keuntungan sekitar USD2,92,yang jika dikalikan dengan total minyak mentah yang diolah Pertamina selama setahun, yakni 365 juta barel, maka nilai penurunan keuntungan itu mencapai sekitar Rp10 triliun.

Saat dikonfirmasi, Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo membantah jika Pertamina pada 2005 sudah memproduksi bensin nontimbal di kilang Cilacap.“Ah, informasi itu salah, itu tidak benar,” kata Suroso kepada SINDO. Menurut Suroso, Pertamina baru memproduksi bensin nontimbal pada Juli 2006. Suroso juga menegaskan, putusan mengubah bensin timbal menjadi nontimbal itu sepenuhnya ditanggung Pertamina. Menurutnya, penjualan bensin nontimbal yang diproduksi sekarang ini memakai harga pasar, yakni MOPS plus 15%.“Jadi tidak ada urusannya lagi dengan Menkeu,”dalih Suroso. (havid vebri/sunu hastoro)

Satu Tanggapan to “Proyek Nekat, Proyek Merugi”

  1. […] Proyek Nekat, Proyek Merugi » […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: