Doooh… Media Massa di Negeriku, mBokya Isi Beritanya Dikontrol Dulu

Mungkin tiga artikel terakhir yang saya tulis disini agak kurang nyambung dengan genre ini yang tentang QC Migas, tapi masih ada relevansinya dengan bahan kimia.

Barusan nonton berita sore di salah satu stasiun TV swasta. Pemberitaanya masih tentang penembakan dan “pemboman” seorang pengusaha hiburan malam di Bali beberapa hari yang lalu. Yang membuat saya miris adalah di berita tersebut si narator menyebutkan nama-nama bahan kimia (bahkan beberapa diantaranya nama-nama IUPAC) yang kemungkinan digunakan untuk pembuatan bahan peledak tersebut.

Honestly, saya kurang ngerti gimana dengan regulasi atau UU penyiaran di Indonesia, tapi seyogyanya nama-nama bahan kimia untuk bahan peledak tidak disebutkan di media massa, karena berpotensi membuat orang yang tidak tau cara bikin bahan peledak jadi tau setelah nonton berita tersebut. Meskipun di berita tersebut tidak disebutkan cara pembuatannya, tapi tetap saja beresiko meningkatkan modus atau kwalitas kriminal di Indonesia. Terutama oleh orang-orang yang berfikiran kriminal.
mBok ya di filter dulu, gitu lho…

(-) Mun kitu mah kumaha mun usul diberlakukan lagi aja UU Pers / Penyiaran jiga jaman Orba dulu, Kang… 🙂

(+) Teuing ah… 😦
Tar giliran diberlakukan lagi malah pada protes dengan dalih
bahwa masyarakat berhak tau atas berita sebenarnya.
Tapi giliran dilepas kejadiannya kek gini atau disini… 😦

Mungkin memang masyarakat berhak tau mengenai “kebenaran” suatu kejadian melalui pemberitaan, tapi bukan berarti boleh tau segalanya. Saya jadi keingetan ketika 17 tahun yang lalu saat wisuda di sekolah dimana kami diminta bersumpah/berjanji untuk tidak dengan mudah memberikan informasi yang membahayakan, kecuali dibawah sumpah di pengadilan sebagai saksi ahli.